Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel diwakili oleh Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Informasi menghadiri undangan Rapat Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik yang diselenggarakan pada tanggal 29-31 Maret 2022 bertempat di Hotel Millennium diJakarta.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri melalui Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, menyelenggarakan Rapat Pemetaan Daerah yang memiliki PTSP
Acara dibuka langsung oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Bapak Dr. Prabawa Eka Soesanta. S.Sos, M.Si
Kegiatan ini dibagi menjadi dua Sesi. Sesi Pertama pemaparan dan tanya jawab, dimoderatori oleh Bapak Dedi Setiawan dari Dinas PMPTSP Prov.Kaltara dengan narasumber ibu Julia dan ibu Khairina dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membahas tentang mekanisme E Goverment pada penyelenggaraan PTSP Berbasis Elektronik melalui Integrasi Si Cantik Cloud dan Pemanfaatan Integrasi Si Cantik Cloud. Pemaparan dan tanya jawab pada sesi kedua dimoderatori oleh Bapak Geri Sumanto dari Dinas PMPTSP Prov.Riau dengan Narasumber Bapak JS Meyer Siburian dari BKPM RI yang membahas tentang Desain dan Implementasi Sistem OSS berbasis Risiko kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kundiyarto selaku Fouder & CEO Haxima Strategic Konsultan yang membahas Pelayanan Prima PTSP Berbasis Elektronik pada Era Digital. Kementerian Dalam Negeri juga sedang melakukan penyusunan Instrumen Pengukuran PTSP Prima Berbasis Elektronik, PTSP Prima Berbasis Elektronik, menggambarkan tidak saja pemenuhan terhadap insfrastruktur/fasilitas, namun juga akan mengukur 3 aspek lain yaitu :
Kepemimpinan dan Organisasi, Aplikasi dan Jaringan Keamanan serta Kebijakan dan Regulasi. Acara diakhiri dengan bersama-sama mengisi form kuesioner yang telah disediakan sebagai bentuk partisipasi peserta dalam penyusunan Instrumen PTSP Prima Berbasis Elektronik yang mana pada saat ini diperlukan oleh Kemendagri sebagai masukan dalam mempersiapkan aplikasi barunya yaitu E Monev. Peserta yang berhadir pada Kegiatan rapat ini terdiri dari 10 Provinsi, 11 kabupaten dan 5 Kota.
