Surat Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi (SIP) Mata Air

Surat Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi (SIP) Mata Air

 

Persyaratan Administrasi untuk mendapatkan Surat Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi (SIP) Mata Air, adalah :

  1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diatas materai Rp 6.000,-;
  2. Fotocopy KTP Pemohon;
  3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
  4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Pemohon;
  5. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
  6. Fotocopy surat izin usaha;
  7. Fotocopy profil Badan Usaha atau badan sosial;
  8. Susunan Direksi dan daftar pemegang saham bagi Badan Usaha atau susunan pengurus bagi badan sosial;
  9. Fotocopy Izin Peruntukan Tanah (IPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO) atau sertifikat/ surat pernyataan berada pada tanah milik sendiri yang ditandatangani diatas materai;
  10. Peta situasi lokasi rencana penggalian air tanah;
  11. Gambar rencana konstruksi penampungan mata air;
  12. Asli isian informasi mengenai rencana penggalian air tanah;
  13. Fotocopy dokumen lingkungan hidup/Amdal/UKL-UPL/SPPL kegiatan pemboran;
  14. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui Ketua RT dan Lurah; dan
  15. Surat Pernyataan sanggup memasang meter air; dan
  16. Asli surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi perusahaan.

Persyaratan Teknis untuk mendapatkan Surat Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi (SIP) Mata Air, adalah :

  1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diatas materai Rp 6.000,-;
  2. Fotocopy KTP Pemohon;
  3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
  4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Pemohon;
  5. Fotocopy akta pendirian dan perubahan perusahaan;
  6. Fotocopy surat izin usaha;
  7. Fotocopy profil Badan Usaha atau badan sosial;
  8. Susunan Direksi dan daftar pemegang saham bagi Badan Usaha atau susuanan pengurus bagi badan sosial;
  9. Fotocopy Izin Peruntukan Tanah (IPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO) atau sertifikat/ surat pernyataan berada pada tanah milik sendiri yang ditandatangani diatas materai;
  10. Peta situasi lokasi rencana titik mata air;
  11. Gambar rencana konstruksi penampungan mata air; dan
  12. Informasi penggalian/penurapan mata air.

<<< KEMBALI

0