Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan Hutan

Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan Hutan

 

  1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha;
  2. Profil perusahaan;
  3. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan yang disertai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (PT) terdiri atas komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang perusahaan;
  4. Peta kawasan hutan yang akan di pergunakan untuk kegiatan;
  5. Foto citra satelit yang terbaru;
  6. Peta kawasan hutan yang akan ditukar;
  7. Surat izin dari perhutani apabila bertumpang tindih dengan wilayah perhutani;
  8. Izin usaha terkait dengan tukar menukar kawasan hutan;
  9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  10. Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi perusahaan.

 

<<< KEMBALI

0