Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUB-B)

Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUB-B)

 

  1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan;
  2. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang terakhir;
  3. Fotocopy izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan dari pihak lain;
  4. Fotocopy izin lingkungan atau surat persetujuan dokumen AMDAL daerah dari Komisi Amdal Daerah atau UKL dan UPL sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  5. Asli pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
  6. Asli pernyataan kesanggupan: (a) Memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; (b) Asli pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; (c) Asli pernyataan kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; (d) Asli pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan;
  7. Asli pernyataan kesanggupan melaksanakan program integrasi sawit-ternak bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan kering dan/atau integrasi sawit-ikan bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan basah dan/atau program integrasi lainnya;
  8. Asli pernyataan tidak akan membangun pabrik kelapa sawit sebelum terpenuhi luas areal tanam minimal 3.200 hektar; dan
  9. Asli referensi bank yang ada di daerah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% (satu persen) dari nilai total rencana investasi; dan
  10. Asli surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi perusahaan.
  11. Nomor Induk Berusaha (NIB)

 

<<< KEMBALI

0