Penerbitan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Pemegang Saham pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Penerbitan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Pemegang Saham pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

 

  1. Surat permohonan yang ditandatangan di atas meterai Rp.6.000,- oleh Direksi Perusahaan
  2. Surat persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris;
  3. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Mengenai perubahan pemegang saham Badan Usaha sebelum dituangkan dalam akta notaris;
  4. Dasar atau alasan perubahan pemegang saham;
  5. Profil Perusahaan dengan Mencantumkan : (a) Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahan yang Maksud dan Tujuan Bergerak dibidang Pertambangan; (b) Pengesahan Akta Perubahan Perusahaan dari yang berwenang (untuk PT dari Kemenkumham, untuk CV/FA legalisir dari Pengadilan Negeri Setempat);
  6. Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian : (a) IUP Eksplorasi/IUPK Eksplorasi : Nomor SK IUP Eksplorasi/IUPK Eksplorasi dan Jangka waktu IUP Ekplorasi/IUPK Eksplorasi; (b) IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi : Nomor SK IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi dan Jangka waktu IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi; (c) Status Clear and Clean bagi Pemegang IUP/IUPK; (d) IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian : Nomor SK IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Jangka waktu IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian;
  7. Profil Identitas Calon Direksi/Komisaris : (a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Passport bagi WNA; (b) Fotocopy NPWP;
  8. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir; (Beneficial Ownership *)
  9. Surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan
    adalah benar;
  10. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan
    Badan 2 (dua) tahun terakhir;
  11. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan
    publik;
  12. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atau E-PNBP;
  13. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir calon Direksi atau komisaris yang dimohonkan kecuali bagi warga negara asing yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  14. Dokumen dalam bentuk Digital (CD/FD).

 

<<< KEMBALI

0