Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan  Batubara

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan  Batubara

  1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diatas materai     Rp 6.000,-
  2. Profil Badan Usaha;
  3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh Direksi Badan Usaha/Ketua Koperasi/pribadi/pengurus perusahaan; (a) Jika Pemohon Badan Usaha Daftar susunan Direksi dan komisaris (dan Akta pendirian atau akta perubahan dari notaris yang telah mendapat pengesahan dari Dephukum & HAM) / Susunan Pengurus Koperasi atau pengurus perusahaan firma dan perusahaan komanditer,yang dilengkapi dengan identitas Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan NPWP serta Daftar pemegang saham dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Benefit Ownership); (b) Jika Pemohon Koperasi/Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer : Susunan Pengurus Koperasi atau pengurus perusahaan firma dan perusahaan komanditer,yang dilengkapi dengan identitas, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan NPWP; (c) Jika Pemohon Orang Perseorangan : Identitas, NPWP, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (dilengkapi dengan data kontak resmi dan salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital);
  6. Salinan Surat Keterangan Domisili;
  7. Salinan SK Pencadangan Wilayah dan SK IUP Eksplorasi; (a) Status Clear and Clean (CnC) khusus mineral logam dan Batubara; (b) Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional;
  8. Laporan Akhir Eksplorasi dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Laporan Akhir Studi Kelayakan dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Laporan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertambangan;
  11. Surat Pernyataan Tenaga Ahli Geologi/Pertambangan berpengaman minimal 3 (tiga) tahun/ telah diangkat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT);
  12. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  14. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL) dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. Dokumen Rencana Reklamasi;
  16. Bukti Penempatan Jaminan Reklamasi;
  17. Dokumen Rencana Pascatambang;
  18. Bukti Penempatan Pascatambang;
  19. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (IUP OP Khusus untuk pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara);
  20. Bukti pembayaran iuran tetap atau retribusi/pajak Daerah 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  21. Surat kuasa pengurusan jika Pemohon tidak dapat datang ke DPMPTSP;

 

<<< KEMBALI

0