Izin Usaha Perkebunan

Izin Usaha Perkebunan

 

  1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan;
  2. Fotocopy profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Fotocopy rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kab/Kota dari Bupati/Walikota;
  5. Fotocopy izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
  6. Asli pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi apabila areal berasal dari kawasan hutan;
  7. Asli jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013;
  8. Asli rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
  9. Fotocopy izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
  10. Asli pernyataan kesanggupan:
    • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
    • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
    • Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
    • Melaksanakan kemitraan dengan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  11. Asli surat pernyataan dari Pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (grup) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; dan
  12. Asli surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.
  13. Nomor Induk Berusaha (NIB)

 

<<< KEMBALI

0