Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UIPTL)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UIPTL)

 

  1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditandatangani oleh Direksi diatas materai Rp 6.000,-;
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penanggungjawab;
  3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan hukum (khusus PT, ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV);
  4. Fotocopy profil perusahaan;
  5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  6. Kemampuan pendanaan;
  7. Fotocopy dokumen studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
  8. Asli diagram satu garis;
  9. Jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi;
  10. Jenis dan energi primer yang digunakan;
  11. Jadwal pembangunan, pendanaan, pengoperasian, penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal selama masa pembangunan maupun masa beroperasi;
  12. Fotocopy dokumen lingkungan (Amdal/ UKL dan UPL);
  13. Lokasi instalasi dan izin lokasi dari instansi yang berwenang (kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik);
  14. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri (dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkit tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik);
  15. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara Pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkit tenaga listrik);
  16. Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara Pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik (dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi tenaga listrik atau usaha distribusi tenaga listrik);
  17. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara Pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik, penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi);
  18. Asli surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi perusahaan; dan
  19. Soft Disk (CD).

 

<<< KEMBALI

0